Meski demikian, massa aksi tetap berupaya meminta agar diizinkan menyampaikan aspirasi di kawasan Patung Kuda.
Di lokasi, massa tampak merapatkan barisan dengan membentuk border dan bergerak mendekati barikade polisi mengikuti arahan dari mobil komando.
Perwakilan Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat (MPR), Muhammad Annur, mengatakan pihaknya tetap ingin menggelar aksi di Patung Kuda karena lokasi tersebut dinilai strategis untuk menarik perhatian publik.
"Kami sangat menuntut dengan keras bahwasanya kami ingin menyampaikan aspirasi di Patung Kuda, seperti itu. Karena apa tujuannya? Menarik atensi masyarakat, gitu," ungkap Annur saat ditemui di lokasi, Jumat.
Hingga berita ini ditulis, massa masih bertahan di Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka terus berorasi sambil membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan.
Sebelumnya diberitakan, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat (MPR) berencana menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/7/2026).
Berdasarkan poster seruan aksi yang diunggah melalui akun Instagram resmi @aliansiunjmelawan, demonstrasi tersebut mengusung tajuk "Mosi Tidak Percaya Rezim Prabowo Gibran".
"Ketimpangan sosial, pelemahan kedaulatan sipil, dan krisis di berbagai sektor kehidupan menjadi bukti bahwa kepercayaan publik terhadap Kabinet Merah Putih - Prabowo Gibran patut dipertanyakan," tulis keterangan dalam unggahan tersebut.
Annur sebelumnya membenarkan bahwa aksi dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB. Massa berangkat dari kampus UNJ dan bergabung dengan mahasiswa dari berbagai kampus serta koalisi masyarakat sipil.
"Iya benar aksi akan digelar pukul 13.00, kawan-kawan akan berangkat dari UNJ, aliansi mahasiswa berbagai kampus dan koalisi masyarakat sip," ujar Annur saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat.
Namun, ia belum dapat memastikan jumlah peserta yang mengikuti aksi tersebut.
Dalam demonstrasi itu, Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat (MPR) membawa tiga tuntutan utama, yakni:
Kembalikan kedaulatan masyarakat sipil.Bongkar total sistem negara.Selamatkan pendidikan Indonesia.(Editor: Pendidikan)
