Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa lembaga pemeringkat kredit dan penyedia indeks pasar keuangan dunia Standard & Poor’s atau S&P menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) adalah kebijakan yang tepat.
“Ternyata Standard & Poor’s atau S&P mereka sendiri sudah umumkan bahwa mereka menilai bahwa pembentukan PT DSI adalah tepat,” ujar Prabowo dalam taklimat sidang paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Prabowo mendirikan PT DSI pada 20 Mei 2026 sebagai BUMN yang menjadi pintu tunggal ekspor Indonesia.
“Mereka (S&P) yang mengatakan bahwa itu (pembentukan PT DSI) langkah tepat bagi bangsa Indonesia, saudara-saudara. Dan itu bisa meningkatkan penghasilan kita, revenue kita,” kata Prabowo di depan para menterinya.
Prabowo berbicara soal laporan S&P untuk menepis pihak-pihak yang menurut dia menakut-nakuti dengan risiko rapor jelek untuk investasi Indonesia.
“Kemudian mereka (S&P) tetap tidak menurunkan outlook. Kita tetap outlook stable. Kita teap punya rating investment grade, emerging market,” kata Prabowo.
Dilansir laporan S&P Global bertanggal 13 Juli 2026, diakses Kompas.com pada Senin (20/7/2026), S&P mencatat bahwa DSI bakal mengubah sektor ekspor.
"Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang baru juga kemungkinan akan mengubah sektor ekspor komoditas, dengan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan laba ekspor dari sektor tersebut dengan menindak praktik-praktik seperti under invoicing dan transfer pricing," tulis pihak S&P.
S&P memperkirakan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh sekitar 5 persen per tahun selama dua hingga tiga tahun ke depan meskipun harga bahan bakar lebih tinggi.
Kebijakan pemerintah tentang hilirisasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor mineral dan sumber daya berpotensi meningkatkan pertumbuhan pendapatan pemerintah dan pendapatan ekspor.
“Namun, laju perubahan kebijakan dan ketidakpastian implementasinya dapat memengaruhi kepercayaan investor dan membebani pasar mata uang dan keuangan,” tulis pihak S&P.
S&P mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di level BBB dan peringkat jangka pendek di A-2, dengan prospek (outlook) tetap stabil.
Keputusan tersebut mencerminkan keyakinan S&P bahwa pelemahan posisi fiskal dan eksternal Indonesia hanya bersifat sementara, serta berpotensi membaik seiring kenaikan harga komoditas dan penyesuaian belanja pemerintah.
“Posisi fiskal dan eksternal Indonesia yang melemah- akibat tingginya harga energi, kenaikan suku bunga, pelemahan nilai tukar, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang- menurut kami bersifat sementara dan dapat diredam melalui kenaikan harga komoditas serta pengurangan belanja pemerintah,” tulis S&P Global Ratings dalam laporannya.
(Editor: Bisnis)
