Ancaman kekeringan pada musim tanam kedua (MT II) 2026 diperkirakan akan memangkas produksi padi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat hingga 15 persen.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk mencegah gagal panen dan menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat, Lukmanul Hakim, mengatakan potensi penurunan produksi terjadi apabila kekeringan tidak segera ditangani melalui intervensi di lapangan.
"Produksi gabah diproyeksikan turun sekitar 10-15 persen pada musim tanam kedua tahun 2026 apabila tidak ada intervensi penanganan kekeringan," kata Lukman dalam keterangannya saat dikonfirmasi Senin (20/7/2026).
Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menunjukkan, produksi padi pada semester pertama 2026 hanya mencapai 144.977 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 81.514 ton beras.
Jumlah tersebut turun 11,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 163.974 ton GKP atau setara 92.194 ton beras.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menargetkan produksi padi sepanjang 2026 mencapai 265.368,2 ton GKP.
Target itu lebih rendah dibandingkan realisasi produksi tahun 2025 yang mencapai 302.518,3 ton GKP.
Lukman menjelaskan, hingga saat ini belum ada desa di Bandung Barat yang mengalami kekeringan total.
“Namun, berdasarkan pendataan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), sedikitnya 433 hektar lahan pertanian telah masuk kategori terancam terdampak kekeringan,” sebut Lukman.
Untuk mengantisipasi meluasnya dampak El Nino, pemerintah telah menyalurkan 157 unit pompa air berukuran tiga inci yang bersumber dari APBN 2026 ke 13 kecamatan.
Bantuan tersebut diperkirakan mampu mengairi lahan seluas 785 hingga 1.500 hektar, bergantung pada kondisi lahan dan sumber air yang tersedia.
Selain itu, petani juga didorong menggunakan varietas padi tahan kekeringan seperti Inpari 42 dan Inpari 48, menerapkan teknik budidaya hemat air, menggeser waktu tanam, hingga melakukan diversifikasi komoditas untuk mengurangi risiko gagal panen.
Apabila terjadi gagal panen, kata Lukmanul, pemerintah telah menyiapkan benih cadangan untuk bantuan kepada petani serta melakukan verifikasi kerusakan lahan sebagai dasar pengajuan klaim Asuransi Usaha Tanaman Pangan (AUTP).
“Pemerintah daerah juga menyiapkan cadangan pangan untuk kebutuhan darurat apabila bencana berdampak pada masyarakat,” papar Lukman.
Bandung Barat sendiri memiliki luas lahan baku sawah sekitar 18.093,77 hektar yang terdiri atas 3.737,43 hektar sawah irigasi teknis dan 14.356,34 hektar sawah nonirigasi yang tersebar di 13 kecamatan sentra produksi pangan.
“Sebagian hasil panen dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga petani, sedangkan sisanya dipasarkan dalam bentuk gabah,” katanya.
(Editor: Otomotif)
