"Seperti di Amerika kan terbuka, di kita mungkin dibatasi berapa biaya yang boleh didonasikan untuk calon kepala daerah yang mereka dukung. Ini mungkin aturan-aturan itu perlu diatur," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Tito mengatakan, gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 6 juta saja.

Tito menilai, pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran untuk biaya kampanye dan tim sukses (sukses) selama pilkada.

"Gajinya pun berapa? Gajinya kepala daerah itu Rp 6 juta lebih ya. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauhlah dari yang sudah dikeluarkan itu. Nah, di antaranya lagi ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD," ujar Tito.

Menurut Tito, biaya yang dikeluarkan kepala daerah untuk menang pilkada tidaklah murah.

Berhubung gaji sebagai kepala daerah tidak bisa menutup modal kampanye, maka mereka pun mencari peluang lain ketika sudah menjabat.

Masalahnya, mereka kerap melakukan cara-cara yang tidak benar dalam mencari uang tersebut, sehingga berujung pada penangkapan oleh KPK.

"Kita tahu juga bahwa saya udah pernah nyampaikan mungkin bahwa biaya rekrutmen mereka itu tidak murah. Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus nyiapkan yang resmi saja nyiapkan tim sukses, menyiapkan tuh kampanye. Biayanya tinggi," ujar dia.

"Ini salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin nggak bisa nutupin, akhirnya cari peluang," sambung Tito.

(Editor: Berita)