Masuk - Daftar - Jadikan Beranda - Favorit - Peta Situs Waka MPR Sebut Peningkatan Literasi Nasional Tidak Boleh Berhenti!

Waka MPR Sebut Peningkatan Literasi Nasional Tidak Boleh Berhenti

Waktu: 2026-08-04 18:05:23 Sumber: Juniki Penulis: Berita Dibaca: 579x

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong solusi kolektif untuk mengatasi dampak keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional . Menurutnya, hal itu harus mendapatkan perhatian serius sebagai bagian upaya untuk meningkatkan literasi nasional.

"Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi," kata MPR RI Lestari Moerdijat, Senin .

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR, Kamis , Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyebut dengan pagu anggaran 2026 senilai Rp 377, 9 miliar, program pembagian buku gratis ke desa dan taman baca yang selama ini berjalan sukses terpaksa dihentikan total. Sebelumnya, pada 2025 Perpusnas mendapatkan alokasi anggaran Rp 721,6 miliar.

Menurut Lestari, program peningkatan literasi masyarakat harus konsisten dilakukan dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus diperkuat dengan aksi nyata," jelasnya.

Apalagi, dia menjelaskan berdasarkan data terbaru Perpusnas menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat nasional per Maret 2026 masih berada di angka 40,6 atau dalam kategori rendah.

Sejumlah langkah konkret harus segera dilakukan seperti antara lain, peningkatan peran daerah dalam ikut mendorong budaya baca dan literasi, serta penguatan kolaborasi multi-pihak yang melibatkan dunia usaha, pegiat literasi, dan komunitas.

"Salah satu problem utama literasi bukan semata ketiadaan minat baca, tetapi masih rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Butuh kreativitas bersama untuk menjangkau hingga pelosok, misalnya dengan memaksimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat yang tersebar di daerah," jelasnya .

Selain itu, harus didorong kebijakan fiskal yang ramah buku antara lain dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai buku dan pajak kertas sebagai bahan baku buku.

"Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi dengan baik karena rendahnya kemampuan literasi, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa di masa datang," tutupnya.

(Editor: Berita)

Konten Terkait
  • Baku Tembak di Festival Toronto: 2 Orang Tewas, 4 Terluka
  • Surabaya Jadi Tuan Rumah Piala Presiden 2026, Eri Cahyadi Sebut Sudah Siap
  • Satpol PP DKI Usut Oknum Diduga Pungli Rp 300 Ribu ke Rumah Belajar di Jakut
  • Dominik Szoboszlai Perpanjang Kontrak di Liverpool hingga 2031
  • MPR Gelar Agenda Sarasehan Nasional di Riau, Bahas Obligasi Daerah
  • Weda Bay Nickel Reklamasi 223 Hektare Lahan Pascatambang
  • Senyum Ibu Yurmina di Balik Dinding Rumah yang Kokoh Direnovasi Warga Binaan
  • Arus Peti Kemas IPC TPK Naik 7 Persen pada Semester I 2026, Tembus 1,82 Juta TEUs
Konten Rekomendasi
  • Yusril Sebut Pelimpahan Kasus Febrie Percepat Proses Hukum, Minta Publik Awasi
  • Kasus Pemerkosaan Anak di Sampang, Pakar Sebut Hukuman Pelaku Bisa Diperberat
  • Bahan Bakar Minyak Sempat Langka di Medan, Elnusa Petrofin Kerahkan 176 Mobil Tangki
  • Serangan Rudal dan Drone Iran di Yordania, 2 Tentara AS Tewas
  • Cegah Begal hingga Tawuran, Polisi Gelar Operasi Kejahatan Jalanan di Cikarang
  • Polisi Tunggu Persetujuan Keluarga Autopsi Bocah Disiksa Ibu Tiri di Bekasi