JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) tidak berarti memihak China maupun Amerika Serikat (AS) dalam pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keikutsertaan Indonesia di WAICO maupun kerja sama AI dengan AS memiliki orientasi yang berbeda sehingga tidak perlu dipertentangkan.

Airlangga menegaskan, Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan membuka kerja sama AI dengan berbagai negara, termasuk dengan AS.

"Sebetulnya ini bukan dua hal yang dipertentangkan, karena orientasi maupun prioritasnya agak berbeda.," ujar Airlangga saat konferensi pers virtual, Jumat (17/7/2026) malam.

Airlangga menjelaskan, kerja sama melalui WAICO lebih difokuskan pada pemanfaatan AI sebagai alat (tools) yang memberikan manfaat bagi berbagai sektor.

Sementara itu, kerja sama dengan AS melalui Pax Silica mencakup pengembangan ekosistem AI yang lebih luas, termasuk sektor digital.

Aspek pengembangan digital tersebut bahkan telah diakomodasi dalam Agreement on Reciprocal Tariff antara Indonesia dan AS yang memuat bab khusus mengenai ekonomi digital, termasuk AI.

"Dengan demikian, karena namanya terkait dengan AI adalah produk teknologi dan ini adalah merupakan tools yang sifatnya netral dalam tanda petik non-politik," tegasnya.

Dia menambahkan, keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri WAICO bertujuan agar Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan AI global.

Sebab, AI akan menjadi salah satu teknologi yang mengubah berbagai sektor (game changer) sehingga Indonesia perlu terlibat sejak awal dalam pengembangan tata kelola maupun pemanfaatannya.

"Jadi dengan demikian kita bisa maju bersama-sama dengan berbagai negara lain," kata AIrlangga.

"Sebagai contoh Bapak Presiden di bulan Desember yang lalu juga sudah menginisiasi pengembangan ekosistem semikonduktor dengan menggandeng ARM daripada Inggris. Sehingga Indonesia sebetulnya dalam pengembangan digitalisasi maupun ekosistem digital ini melakukan kebijakan yang sifatnya multi-source," sambungnya.

(Editor: Pendidikan)