Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) Thailand menghadapi penangguhan tugas terkait skandal kecurangan ujian, Kamis (16/7/2026).
Sejauh ini, pihak berwenang telah menangkap tiga orang terkait kasus kecurangan ujian.
Kasus korupsi dan penyuapan sering menjadi berita utama di Thailand, tetapi jarang terjadi begitu banyak pejabat publik yang terkena dampaknya.
Skandal ini dimulai pada Juni, ketika para penyelidik mengatakan, mereka telah menyimpulkan bahwa para pejabat menerima suap hingga 800.000 baht (sekitar Rp 428 juta) untuk mengubah hasil ujian kandidat secara elektronik agar lulus.
Ini merupakan ujian wajib untuk pengangkatan atau promosi di pemerintahan.
Dikutip dari Channel News Asia, pejabat Kementerian Dalam Negeri, Unsit Sampuntharat menjelaskan, polisi menemukan kejanggalan dalam hasil ujian 5.814 PNS.
Menurutnya, mereka bisa diskors sambil menunggu keputusan komite paling cepat Jumat (18/7/2026).
"Kerugiannya sangat besar dan ini tidak adil bagi mereka yang memperoleh posisi mereka dengan jujur," kata Unsit.
Kementerian tersebut akan meninjau sekitar 800.000 lembar soal ujian karena para penyelidik berupaya menentukan sejauh mana dugaan kecurangan terjadi.
Para tersangka utama, dua pria dan satu wanita, telah ditangkap atas tuduhan menghancurkan dan menyembunyikan dokumen resmi.
Salah satu dari mereka ditangkap setelah melarikan diri ke negara tetangga, Laos.
Jika terbukti bersalah, mereka bisa didenda dan menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun.
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengecam penipuan tersebut dan menganggap sebagai hal menjijikkan.
Berbicara pada Rabu (15/7/2026), ia memperingatkan tentang "lingkaran setan" di mana para pejabat menggunakan cara-cara korup untuk mendapatkan posisi kekuasaan dan tanggung jawab.
Hal itu memberi mereka peluang lebih lanjut untuk melakukan korupsi.
Penangkapan tersebut menyusul penyelidikan gabungan selama 17 hari oleh polisi dan lembaga antikorupsi, dengan petugas menyita komputer dan dokumen pemeriksaan.
Pegawai negeri sipil di Thailand biasanya mendapatkan gaji antara sekitar Rp 9,5 juta hingga Rp 41 juta per bulan, tergantung pada pangkatnya.
(Editor: Pendidikan)
