Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berorientasi pada masyarakat yang dilayani, bukan pada ASN itu sendiri.
"Saya kira ini penting sekali bahwa setiap ASN memang perlu, penting untuk memperhatikan KPI, tetapi KPI juga bukan KPI perseorangan tapi bagaimana dampaknya kepada masyarakat," kata Rini dalam Rapat Kerja dan RDPU dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan guna merespons usulan yang mendorong peningkatan fokus ASN terhadap target kinerja.
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendorong agar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) nantinya menjadi payung hukum untuk menerapkan sistem KPI yang ketat bagi pegawai negeri sipil (PNS).
Menurutnya penerapan KPI yang tegas dipandang mendesak mengingat efektivitas pemerintahan Indonesia masih tertinggal.
"Kita ke depan mungkin perlu meningkatkan sedikit key performance indicator kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita, apakah itu pegawai negeri sipil, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus," kata Rifqinizamy dalam rapat kerja dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan pemerintah, tadi.
Rifqinizamy menambahkan, melalui RUU ASN, sistem kepegawaian akan diubah agar lebih kompetitif, di mana pegawai yang tidak memenuhi target kinerja dapat diberhentikan dari posisinya.
"Karena itu ini PR kita semua kita kan sudah memasukan dalam prolegnas RUU ASN agar di RUU ASN itu coba kita pikirin deh di swasta orang bisa kompetitif kok pegawai Negeri ASN enggak bisa kompetitif. Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu," tegasnya.
(Editor: Kesehatan)
